Dia mengatakan ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, ia meyakini, pemenang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan.
“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan,” tegas Atalia.
Atalia menjelaskan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah (Rp25 juta) dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bisa ditekan.
“Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?” tanya Atalia.
Atalia menilai, sikap Pemerintah juga kontradiktif dan berpotensi membingungkan publik. Pasalnya, kata dia, pemerintah kerap menggemborkan ‘no haji without queue.’