sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Komisi VII DPR Nilai Wacana War Ticket Berpotensi Rusak Tata Kelola Keuangan Haji Eksisting

News editor Achmad Al Fiqri
11/04/2026 10:58 WIB
Anggota Komisi VII DPR Atalia Praratya mengembalikan skema pendaftaran haju dengan metode war tiket merupakan kemunduran bagi reformasi tata kelola haji.
Komisi VII DPR Nilai Wacana War Ticket Berpotensi Rusak Tata Kelola Keuangan Haji Eksisting. (Foto: Istimewa)
Komisi VII DPR Nilai Wacana War Ticket Berpotensi Rusak Tata Kelola Keuangan Haji Eksisting. (Foto: Istimewa)

Dia mengatakan ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war ticket diterapkan, ia meyakini, pemenang memiliki gawai super cepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan. 

“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan,” tegas Atalia.

Atalia menjelaskan, sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah (Rp25 juta) dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bisa ditekan. 

“Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?” tanya Atalia.

Atalia menilai, sikap Pemerintah juga kontradiktif dan berpotensi membingungkan publik. Pasalnya, kata dia, pemerintah kerap menggemborkan ‘no haji without queue.’

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement