“Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan ‘jalur cepat’ dengan iming-iming sistem baru,” tuturnya.
Untuk mengatasi permainan sistem dengan skema perang tiket, dan dalam rangka mengatasi antrian haji, Atalia menyarankan pemerintah serius menerapkan single database nasional yang sinkron antara Kemenhaj dengan BPKH.
“Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan berapa jemaah yang benar-benar eligible (memenuhi syarat istithaah) setiap tahun,” ucap Atalia.
“Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan,” imbuhnya.
(Nadya Kurnia)