Felldy Utama
IDXChannel – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jika biaya pendidikan di Jakarta lebih mahal ketimbang di Singapura. Hal ini merujuk pengalaman yang pernah dialaminya.
"Saya melihat, mohon maaf ini ya, saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman aja. Saya merasa kok lebih murah kok di Singapura nyekolahin anak dibanding dengan saya di Jakarta," kata Tito dalam sambutannya di Rakornas Dukcapil dan rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, yang dikutip Selasa (4/8/2026).
Hal tersebut disampaikan Tito saat berbicara mengenai pentingnya digitalisasi pemerintahan (Digital Government). Tito menceritakan pengalamannya saat menempuh studi S3 (PhD) di Singapura selama empat tahun dan membawa ketiga anaknya yang kala itu masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).
Tito mengisahkan betapa mudahnya proses pendaftaran sekolah di Singapura berkat sistem digital yang terintegrasi. Sebagai warga negara asing, dia cukup menggunakan nomor identitas unik atau Foreign Identity Number (FIN) untuk masuk ke portal resmi Kementerian Pendidikan (Ministry of Education/MOE) Singapura.
"Beberapa hari kemudian, baru kemudian saya bisa apa namanya itu, diberitahu melalui email yang nomor satu sekolahnya di sini, nomor dua sekolah di sini, nomor tiga sekolah di sini," ujarnya.
Sorotan utama Tito adalah mengenai efisiensi biaya. Ia membandingkan biaya sekolah di Jakarta Selatan yang pernah ia tanggung dengan biaya sekolah di Singapura.
Di Jakarta, untuk satu orang anak di sekolah favorit, Tito mengaku harus merogoh kocek sebesar Rp1,6 juta per bulan. Untuk tiga anak, total biaya mencapai Rp4,8 juta.
Belum lagi, dia mengaku harus memberikan uang jajan Rp50.000 per hari ke anaknya, sehingga total per hari yang dikeluarkan sebesar Rp.150.000. Namun, beban biaya tidak berhenti di situ.
"Karena jauh dari rumah ya, dan saya nggak bisa nganter karena saya juga butuh kendaraan, saya harus beli kendaraan buat anak saya bertiga. Setelah itu perlu sopir, bayar sopir, perlu bensin ya kan. Jadi hitungannya 4,8 ditambah sopir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi," tuturnya.
Sebaliknya, di Singapura, Tito hanya membayar sekitar 100 Dollar Singapura per bulan per anak. Dengan kurs saat itu (tahun 2008) yang berada di angka Rp6.000, biaya sekolah per anak hanya sekitar Rp600.000.
"Jadi hanya 600.000, sedangkan di tempat yang lama di Jakarta 1,6. Dan kemudian ke sekolah jalan kaki karena cuma 5-7 menit. Mereka lebih sehat, tidak perlu beli mobil, nggak perlu sopir, nggak perlu minyak. Kan lebih murah," ungkapnya.
Pria yang pernah menjabat Kapolri ini menjelaskan bahwa kunci keberhasilan Singapura bukan pada kekayaan alam, melainkan pada investasi sumber daya manusia (human capital). Singapura mengalokasikan 30 persen anggarannya untuk pendidikan sehingga seluruh sekolah memiliki standar kualitas yang sama.
Kondisi ini memungkinkan penerapan sistem zonasi yang murni, di mana setiap anak otomatis mendapatkan sekolah terbaik di dekat tempat tinggalnya tanpa perlu memperebutkan "sekolah favorit" yang lokasinya jauh.
Selain masalah biaya, Tito menekankan bahwa digitalisasi di Singapura menutup celah praktik pungutan liar atau suap dalam penerimaan siswa baru. Ia menyindir praktik oknum di birokrasi bawah yang kerap bermain mata dalam proses pendaftaran sekolah secara manual.
"Nah, itu saya ingin gambarkan mengenai digitalisasi government. Ngantar anak sekolah nggak perlu datangin ke dinas pendidikan, dikerjain lagi sambil bisik-bisik lagi yang eselon bawah itu kan ngedip-ngedip, "Ada nggak kamunya? Ada nggak kamu?", maksudnya apa? Amplop tuh," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
