"Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk diantaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare," katanya.
Raja Juli Antoni juga menyoroti perhatian besar Presiden Prabowo terhadap isu kehutanan dan konservasi satwa.
Dia mencontohkan komitmen Presiden yang sebelumnya menyerahkan seluruh konsesi PBPH miliknya di Aceh seluas 20.000 hektare untuk dijadikan koridor gajah, bekerja sama dengan WWF.
"Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa," katanya.
Dengan pencabutan 22 PBPH ini, pemerintah telah menertibkan sekitar 1,5 juta hektare kawasan hutan dalam satu tahun terakhir.
Sebelumnya, pada 3 Februari lalu, Kementerian Kehutanan juga mencabut 18 PBPH dengan luasan yang signifikan.
"Jadi, dalam waktu satu tahun ini saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)