Binti Mufarida
“Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan,” kata dia.
Dia juga menyampaikan, BPJS Kesehatan adalah pola kerja gotong royong raksasa yang berbasis konstitusi, sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang sistem ekonomi dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Semangat gotong royong ini, katanya, harus terus diperkuat melalui partisipasi semua pihak dan penguatan rasa kepemilikan publik.
Dalam konteks transformasi, Cak Imin menyoroti pentingnya pemutakhiran data sebagai agenda paling mendesak. Keterbukaan dan integrasi data antarinstansi dinilai menjadi fondasi utama untuk memperbaiki komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis fakta.
Saat ini, pemerintah telah memulai proses ground checking terhadap 11 juta data penerima manfaat yang akan berlangsung selama dua bulan, melibatkan Kementerian Sosial dan BPS. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan basis data yang lebih presisi untuk mendukung kebijakan PBI-JK yang saat ini melayani sekitar 96,8 juta jiwa.
