Paripurna DPR Sahkan Lingkup Tugas 13 Komisi Beserta Mitra Kerjanya

IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembentukan 13 Komisi DPR periode 2024-2029, Badan Anggaran, dan mitra kerjanya. Pengesahan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Kelima DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada anggota sidang dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra Komisi I sampai dengan XIII dan Badan Anggaran DPR tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Baca Juga:

Hasil Rapat Paripurna, DPR Sepakati Badan Aspirasi Masyarakat dan 13 Komisi

Berikut rincian susunan 13 Komisi DPR, Badan Anggaran, dan mitra kerjanya:

Komisi I

Baca Juga:

Beredar Bocoran Susunan 13 Komisi DPR RI 2024-2029, Ini Rinciannya

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja: 

Baca Juga:

Komisi DPR RI Bertambah Jadi 13, Efek Kementerian Baru Era Prabowo

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja: 

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III

Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja: 

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)