“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).
Proses verifikasi di lapangan dilaksanakan melalui sinergi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan perangkat kelurahan dan desa. Mekanisme ini mencakup pendataan serta pencocokan data bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik dari jenjang PAUD sampai SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.
Sebagai upaya menjaga transparansi, BGN telah menyediakan dasbor validasidatapm.bgn.go.id yang dapat diakses oleh publik untuk memantau hasil validasi. BGN juga mendorong peran aktif kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk melakukan pengecekan data di wilayah otoritas masing-masing.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” kata Sony.