M Fadli Ramadan
"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," ujar Meutya seperti dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI.
Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data di imigrasi, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan masyarakat Indonesia masih beruntung karena ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung dengan PDNS, sehingga data mereka masih aman.
"Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia," ucapnya.
"Yang paling patuh (setor data) Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun back up berarti kan?" ujar Meutya.
Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, saat ini masih berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap data-data yang mendapat serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandara peretas.
(YNA)
