Widya Michella
IDXChannel - Wacana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait rancangan peraturan pelabelan BPA pada AMDK galon plastik keras dinilai bikin gaduh masyarakat.
Sebab masih banyak jenis plastik yang memiliki kadar BPA. Pakar Polimer Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmad Zainal Abidin, merasa labelisasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Galon Guna Ulang (GGU) tidak perlu lagi.
Selain, BPOM telah memiliki aturan yang mengatur tentang pengendalian risiko dari senyawa kimia yang digunakan pada kemasan pangan dalam Peraturan nomor 20 tahun 2019. Menurutnya semua zat kimia itu pasti berbahaya tidak hanya BPA.
Zat-zat prekursor yang digunakan untuk membuat botol atau galon plastik PET (polyethylene terephthalate) atau sekali pakai juga sama-sama ada bahayanya.
“Etilen glikol yang menjadi salah satu prekursor yang digunakan untuk membuat botol atau galon plastik PET atau sekali pakai itu sangat beracun dan bisa menyerang sistem saraf pusat, jantung dan ginjal serta dapat bersifat fatal jika tidak segera ditangani,”ujar Zainal di acara Polemik Spesial MNC Trijaya FM dengan judul 'Urgensi Pelabelan BPA Galon Guna Ulang' di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).
Dengan demikian, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Edy Halim, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak hanya melabeli satu jenis kemasan plastik saja, tapi harus dilakukan terhadap semua kemasan. Hal itu menurut dia, karena semua kemasan plastik itu mengandung zat-zat kimia berbahaya.
"Jadi, jika BPOM ingin mewacanakan pelabelan, ya semua harus dilabeli, baik kemasan berbahan Polikarbonat maupun PET. Karena semua plastik itu sama-sama berbahaya bagi kesehatan," ujarnya.
"Kalau BPOM mau buat pelabelan BPA, pertanyaannya kan ada isu lingkungan juga kalau kita hanya memakai yang sekali pakai itu. Aktivis lingkungan akan bereaksi karena akan terjadi penimbunan sampah yang lebih banyak," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo juga menyampaikan bahwa tugas pokok dari BPOM adalah mengawasi namun ketika harus menyusun kebijakan BPOM juga harus jernih melihat apakah ini akan menimbulkan kegaduhan atau tidak.
“Hal ini bisa dilakukan dengan sosialiasi, duduk dengan stakeholder dan edukasi,"kata dia.
(SAN)
