Ikhsan Permana SP/MPI
IDXChannel - Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mengusulkan untuk menghadirkan Undang-undang (UU) anti suap di sektor privat atau swasta.
Hal tersebut berkaitan dengan anjloknya Logistik Performance Indeks (LPI) Indonesia pada 2023 sebagaimana yang dirilis World Bank.
"Sudah saatnya Pemerintah harus mulai mengantisipasi korupsi yang terjadi disektor swasta, terutama bribery antara swasta dan swasta (private to private sector)," kata Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tento dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Oleh karenanya, imbuh Ridwan, diperlukan UU anti suap di sektor swasta (swasta dengan swasta).
"Ini yang patut diduga sebagai salah satu penyebab anjloknya kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha di sektor logistik. Sebagai ilustrasi, diduga adanya oknum-oknum level pimpinan di perusahaan swasta yang juga mendirikan perusahaan logistik untuk kepentingan melayani grup perusahaan itu," ujarnya.
"Perusahaan logistik yang didirikan seperti itu berpotensi SDM-nya tidak kompeten, karena pekerjaannya kemungkinan besar akan di-sub-kan lagi dan hal ini mengganggu daya saing sektor logistik kita," tegas Ridwan.
Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.
Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.
Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.
Padahal disisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandar udara (Bandara).
Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak performance indeks logistik Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan infrastruktur jalan di sejumlah Provinsi yang rusak, menggangu mobilitas orang maupun barang. Hal ini dapat juga berpengaruh ke biaya logistik.
Presiden Jokowi-pun mengaku geram dengan kenyataan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak tersebut. Utamanya, jalan di Provinsi Lampung yang kerusakannya viral dibicarakan masyarakat di media sosial.
Presiden mengingatkan, bila jalan rusak dibiarkan, ujung-ujungnya daya saing ekonomi di suatu kawasan bisa jadi melempem. Bahkan tak bisa bersaing dengan daerah lain apalagi dengan dunia internasional.
"Itu (infrastruktur jalan) hal yang sangat penting sekali. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, itu akan mengganggu yang namanya komoditas, mobilitas orang, mobilitas barang. Biaya logistik juga akan naik, sehingga barang tak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain atau bahkan negara lain," ungkap Jokowi kepada wartawan, baru-baru ini.
Jokowi mengemukakan selama ini banyak sekali jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran di pemerintah daerah tidak diarahkan untuk perawatan infrastruktur.
"Untuk itu pemerintah akan mendata jalan-jalan di daerah yang rusak parah karena hal tersebut," ucap Presiden.
(YNA)
