Muhammad Refi Sandi/MPI
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Termasuk soal harga tiket yang akan dikenakan ke pengguna.
"Harga tiket mungkin bapak bisa lebih mudah menentukan dibanding dengan Pemda DKI. Karena Pemda DKI ini sifatnya memberikan pelayanan publik. Tapi di Bali kan juga memberikan pelayanan publik terhadap turis. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa," ucap Heru.
"Kalau kita kan Rp 14.000 sepajang 16 kilometer. Jadi, kita memberikan subsidi masih jauh dari realitas. Mudah-mudahan bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga mengatakan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Karena itu, Pemprov Bali membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.
"Ekonomi Bali sudah pulih sekarang dan terlihat bahwa daya tarik ini semakin meningkat. Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah sebabnya kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," ucap Koster.
