M Fadli Ramadan
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 100 unit bus listrik untuk armada TransJakarta. Bus listrik menjadi salah satu cara menekan polusi udara di ibu kota.
Berdasarkan IQAir, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 105 dengan polutan utama PM2,5. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penambahan sebanyak 100 bus listrik sebagai upaya untuk mendorong elektrifikasi di layanan angkutan umum untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
“Penambahan armada TransJakarta bertujuan mendorong warga yang sehari-hari masih menggunakan kendaraan bermotor pribadi beralih ke moda transportasi massal bus listrik yang tidak memiliki polusi udara,” ujar Syafrin seperti dikutip dalam keterangan resmi.
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta menggunakan bus listrik untuk armada TransJakarta, salah satunya dari BYD. Bus tersebut sudah terbukti ketangguhannya dalam melibas lalu lintas perkotaan yang padat.
Berbarengan dengan rencana penambahan bus listrik, Syafrin mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif bagi warga yang beralih dari kendaraan bermotor konvensional ke listrik. Insentif tersebut berupa pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) nol persen.
“Warga Jakarta yang membeli kendaraan bermotor listrik, di mana BBNKB-nya (akan menjadi) nol rupiah,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah memiliki wacana untuk membebaskan pajak kendaraan listrik impor untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Pasalnya, sampai saat ini baru dua model yang diproduksi lokal, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air ev.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa mereka yang ingin masuk dalam program insentif syarat utamanya adalah memiliki pabrik di Indonesia.
“Itu nanti bagian dari insentif yang akan diluncurkan pemerintah untuk menarik investasi. Jadi insentif yang kita berikan bukan untuk impor, tapi menarik investasi mobil EV masuk Indonesia. Jadi kalau dia enggak investasi, dia enggak akan dapat insentif. Jadi wajib punya pabrik,” ujar Menperin.
(FRI)
