Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Prabowo mengatakan pemerintah akan membangun sejumlah kampus baru, termasuk sekolah kedokteran dan teknik, yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh negara.
Kepala Negara menilai selama ini keterbatasan akses pendidikan tinggi, khususnya di bidang kesehatan dan teknik, menjadi salah satu penyebab ketimpangan sosial dan kekurangan tenaga profesional di berbagai daerah.
“Kita kekurangan ratusan ribu dokter, sementara rakyat kita sangat membutuhkan layanan kesehatan. Kita tidak bisa hanya berbicara dan saling menyalahkan. Harus buka sekolah-sekolah, kampus yang banyak," ujar Prabowo dalam pidatonya dalam Peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjar Baru, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan seluruh kampus baru yang dibangun negara nantinya dibuka untuk semua anak Indonesia tanpa pungutan biaya. Negara akan menanggung penuh biaya pendidikan agar tidak ada lagi hambatan ekonomi bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.
"Anak tukang pemulung harus bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter, bisa jadi pengusaha, bahkan bisa jadi jenderal. Itu cita-cita saya," kata Presiden.
Menurut Prabowo, pendidikan memang membutuhkan biaya besar, namun anggaran tersebut kerap tergerus akibat kebocoran dan praktik korupsi.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bersih agar dana publik benar-benar digunakan untuk membangun sekolah dan kampus yang dibutuhkan rakyat.
"Kalau uang negara dicuri atau dikorupsi, uang kita kurang untuk membangun sekolah yang ingin kita bangun," ujarnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah disebut akan mulai merealisasikan pembangunan kampus-kampus baru di berbagai daerah, dengan prioritas pada fakultas kedokteran, teknik, dan bidang strategis lain yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menambah jumlah tenaga profesional, tetapi juga memperluas kesempatan sosial bagi kelompok masyarakat kurang mampu, sekaligus mempercepat pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia.
(Febrina Ratna Iskana)
