Raka Dwi Novianto
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan tidak akan mengganggu operasional sehari-hari. Anggaran yang dihemat itu, kata Prabowo, akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
"Memang saya ingin laksanakan efisiensi, tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari," kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.
"Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar," kata dia.
Prabowo mengatakan bahwa langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
"Jadi habis itu kunker, seminar, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Nggak usah seminar lagi," kata dia.
Prabowo juga menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting.
“Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” kata dia.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.
"Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," kata Sri Mulyani.
(NIA DEVIYANA)
