Ikhsan Permana SP/MPI
IDXChannel - Hakim Konstitusi Suhartoyo resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan pendahulunya Anwar Usman. Dia menduduki kursi Ketua MKN setelah mengucap sumpah dalam sidang Pleno khusus di Gedung MK I, Senin (13/11/2023).
Suhartoyo mengucapkan sumpahnya untuk memenuhi kewajiban sebagai Ketua MK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
"Memegang teguh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta kepada nusa dan bangsa," kata Suhartoyo saat membacakan sumpahnya.
Suhartoyo yang terpilih sebagai Ketua dilakukan melalui pemilihan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup pada Kamis (9/11/2023).
Namun, publik dibuat penasaran terkait gaji yang diterima oleh ketua MK. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.
Dalam Pasal 3 PP 55/2014 disebutkan bahwa ketua MK berhak untuk mendapatkan gaji pokok, tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, uang pensiun, dan biaya perjalanan dinas.
Sementara, gaji ketua MK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Dalam aturan tersebut disebutkan besaran gaji ketua MK adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Untuk besaran tunjangan yang didapatkan selama sebulan yakni Rp121.609.000.
Dengan demikian, total gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh Suhartoyo sebagai Ketua MK kurang lebih sekitar Rp126,649 juta per bulan.
(NIY)
