Febrina Ratna Iskana
IDXChannel - Senat AS akhirnya menyetujui pendanaan pemerintah dan subsidi kesehatan yang akan mengakhiri penutupan (shutdown) pemerintah terlama dalam sejarah negara tersebut.
Keputusan itu sekaligus memecahkan kebuntuan selama berminggu-minggu yang telah mengganggu tunjangan pangan bagi jutaan orang, membuat ratusan ribu pegawai federal tidak dibayar, dan mengganggu lalu lintas penerbangan.
Pemungutan suara 60-40 tersebut disahkan dengan dukungan hampir seluruh anggota Partai Republik dan delapan anggota Partai Demokrat di DPR. Meskipun perjanjian tersebut menetapkan pemungutan suara pada Desember untuk subsidi tersebut, yang menguntungkan 24 juta warga Amerika, hal itu tidak menjamin keberlanjutannya.
Kesepakatan itu akan memulihkan pendanaan untuk lembaga-lembaga federal yang telah berakhir masa berlakunya pada 1 Oktober oleh para anggota parlemen dan akan menghambat kampanye Presiden Donald Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal, dan mencegah PHK hingga 30 Januari 2026.
Kesepakatan ini selanjutnya akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Partai Republik, di mana Ketua DPR Mike Johnson mengatakan ia ingin meloloskannya sesegera mungkin pada Rabu dan mengirimkannya kepada Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Trump menyebut kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan ini "sangat bagus."
Kesepakatan itu akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari 2026, sehingga pemerintah federal untuk saat ini berada di jalur untuk terus menambah sekitar USD1,8 triliun per tahun ke dalam utangnya yang mencapai USD38 triliun.
Saham AS naik pada Senin (10/11/2025), didorong oleh berita kemajuan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintah.
Adapun shutdown Pemerintahan AS terjadi karena Trump secara sepihak membatalkan pengeluaran miliaran dolar dan memangkas ratusan ribu pegawai negeri federal, serta melanggar kewenangan konstitusional Kongres atas masalah fiskal.
Tindakan-tindakan tersebut telah melanggar undang-undang pengeluaran sebelumnya yang disahkan oleh Kongres, dan beberapa anggota Partai Demokrat mempertanyakan mengapa mereka akan memilih kesepakatan pengeluaran semacam itu di masa mendatang.
Kesepakatan tersebut tampaknya tidak mencakup batasan khusus untuk mencegah Trump memberlakukan pemotongan anggaran lebih lanjut. Namun, kesepakatan tersebut akan mendanai program subsidi pangan SNAP hingga 30 September tahun depan, mencegah kemungkinan gangguan jika Kongres menutup pemerintah lagi selama periode tersebut.
(Febrina Ratna Iskana)
