Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Setiap negara memiliki perlakuan yang berbeda dalam menyikapi penyelenggaraan sistem transportasi online yang saat ini tengah marak berkembang. Indonesia dinilai masih perlu dibenahi, terutama dalam hal perlindungan dan kesejahteraan pengemudi.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam mengatur transportasi berbasis aplikasi. Menurut dia, perhatian pemerintah semestinya tidak hanya tertuju pada perusahaan aplikator, tetapi juga pada pengemudi sebagai pekerja.
"Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan, bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan," ujar Djoko dalam pernyataan tertulis, Senin (12/10/2026).
Sistem transportasi online di berbagai negara memiliki karakteristik berbeda, mulai dari dominasi aplikasi lokal, kemitraan dengan perusahaan taksi konvensional, hingga model bisnis yang menekankan kesejahteraan pengemudi.
Perbedaan ini terlihat di Korea Selatan, China, Jepang, Vietnam, India, Malaysia, dan sejumlah negara Eropa jika dibandingkan dengan Indonesia yang didominasi layanan ojek motor dan mobil berbasis aplikasi.
Di Korea Selatan, Kakao T menjadi salah satu platform mobilitas utama yang mengintegrasikan layanan taksi. Sementara itu, China mengandalkan DiDi Chuxing sebagai salah satu pemain terbesar, dengan layanan pemesanan mobil dan taksi yang terintegrasi dengan ekosistem digital seperti WeChat dan Alipay.
Berbeda dengan Indonesia yang identik dengan ojek motor melalui Gojek dan Grab, layanan transportasi online di Jepang lebih banyak terhubung dengan armada taksi konvensional. Aplikasi GO menjadi salah satu pemain utama dengan jaringan perusahaan taksi berlisensi yang tersebar di berbagai wilayah.
Di Vietnam, aplikasi lokal Be bersaing dengan Grab melalui layanan transportasi mobil, motor, dan pengiriman. Ada pula Xanh SM yang mengembangkan layanan transportasi menggunakan kendaraan listrik. Persaingan di negara tersebut memperlihatkan peran perusahaan lokal di tengah kuatnya platform regional.
Sementara itu, India memiliki pasar yang beragam melalui Ola dan Rapido. Salah satu model yang menarik perhatian adalah Namma Yatri, yang mengusung sistem tanpa komisi perjalanan sehingga pengemudi dapat menerima seluruh tarif perjalanan sesuai skema layanannya.
Di Malaysia, pasar transportasi online didominasi Grab, dengan sejumlah pesaing seperti Maxim dan inDrive. Layanan ojek motor penumpang tidak berkembang sebesar di Indonesia, dengan pilihan transportasi yang lebih banyak bertumpu pada mobil dan taksi.
Adapun di Eropa, pasar transportasi online berbeda-beda di setiap negara. Jerman memiliki Bolt dan Free Now, Prancis memiliki G7 yang terhubung dengan taksi berlisensi, sedangkan Spanyol memiliki Cabify. Di Inggris, layanan seperti Gett juga menghubungkan pengguna dengan taksi konvensional, termasuk black cabs di London.
Menurut Djoko, perbedaan mendasar dalam pengelolaan transportasi berbasis aplikasi juga perlu dilihat dari aspek perlindungan pengemudi.
Dia menerangkan, pendekatan terhadap pengemudi di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Pengemudi di Malaysia mendapatkan pengakuan sebagai pekerja dan perlindungan melalui pengaturan pemerintah, sedangkan di Indonesia kesejahteraan pengemudi masih banyak bergantung pada kebijakan perusahaan aplikasi.
Dia menegaskan, perbedaan sistem transportasi online antarnegara tidak hanya terletak pada aplikasi yang digunakan, tetapi juga pada struktur pasar, keterlibatan perusahaan taksi konvensional, jenis kendaraan yang dominan, serta regulasi dan perlindungan bagi pengemudi.
(Dhera Arizona)
