Menurutnya, penerapan WFH ini bukan hal yang baru bagi pemerintah. Ia mencontohkan, penerapan WFH pernah dilakukan pada zaman pandemi Covid-19.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin enggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman covid-19 itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” tutur dia.
Menurutnya, pemerintah daerah juga dinilai siap jika kebijakan tersebut diterapkan kembali, meski tetap memerlukan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata dia.
Sebagai informasi, pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja WFH untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional akibat perang AS-Iran.