Dengan begitu, polusi udara juga dapat dikurangi karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan KRL atau transportasi umum lainnya.
"Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi karena sebagian motor dan mobil parkir di stasiun dan penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin juga bisa dihemat karena subsidi untuk BBM bisa ditekan," kata Darmaningtyas.
Sehingga, kata dia, wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK merupakan suatu langkah mundur pemerintah.
"Sungguh langkah mundur dan tidak punya visi yang jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan," ujarnya.