Binti Mufarida
IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bansos yang terindikasi terlibat judi online (judol) pada triwulan pertama 2026.
Jumlah tersebut disebut menurun drastis dibandingkan temuan tahun 2025, di mana sebanyak 600 ribu KPM telah dicoret dari penerima bansos karena terindikasi Judol.
"Tahun lalu kita sudah mencoret 600.000 waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan pemerintah tetap memantau penggunaan bansos agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Untuk 2026, Gus Ipul mengatakan bahwa Kemensos mencatat terjadi penurunan signifikan jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online. Pada triwulan pertama 2026, sebanyak 11 ribu lebih KPM dicoret, sedangkan pada triwulan kedua tersisa 75 KPM dan seluruhnya juga telah dicoret.
"Namun demikian, tetap kita ikuti perkembangannya agar bansos bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di Triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret," ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas dukungan data dan informasi yang dinilai membantu pemerintah memastikan bansos diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol. Jadi, saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar," katanya.
Gus Ipul mengungkapkan tahun ini Kemensos akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan lanjutan.
"Ini pelajaran yang paling penting. Nah, tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut," tutur dia.
(kunthi fahmar sandy)
