Apabila PKWT tidak dibuat secara tertulis, perjanjian tersebut demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau hubungan kerja tetap, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang perusahaan menerapkan masa percobaan kerja atau probation bagi pekerja dengan status PKWT.
Berdasarkan Pasal 86, apabila perusahaan tetap mencantumkan persyaratan masa percobaan dalam kontrak PKWT, ketentuan tersebut batal demi hukum. Selain itu, masa kerja pekerja tetap diperhitungkan.
PKWT Hanya untuk Pekerjaan Tertentu
Dalam Pasal 87, pemerintah mengatur bahwa PKWT hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatan pekerjaannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu.
Jenis pekerjaan ini meliputi pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama dua tahun, serta pekerjaan musiman.