Selain itu, PKWT dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan maupun penjajakan. Kontrak juga dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifat atau kegiatannya tidak tetap.
Sebaliknya, Pasal 87 ayat (2) secara tegas melarang perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Pemberi kerja juga diwajibkan mencatatkan perjanjian PKWT kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya paling lambat tiga hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
Perusahaan Wajib Bayar Uang Kompensasi
Selain mengatur durasi dan jenis pekerjaan, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjamin hak pekerja PKWT untuk memperoleh uang kompensasi ketika masa kontrak berakhir.
Pasal 88 menyebutkan, pemberi kerja wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja sesuai dengan masa kerja di perusahaan yang bersangkutan.