AALI
9575
ABBA
302
ABDA
6175
ABMM
1370
ACES
1250
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
179
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1410
AGRO
1270
AGRO-R
0
AGRS
149
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1045
AKRA
775
AKSI
735
ALDO
1320
ALKA
296
ALMI
296
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.60
-1.04%
-5.27
IHSG
6568.17
-1.31%
-86.99
LQ45
939.34
-1.07%
-10.15
HSI
24243.61
-1.67%
-412.85
N225
27131.34
-1.66%
-457.03
NYSE
0.00
-100%
-16397.34
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
848,798 / gram

Airlangga: Haji dan Umrah Tidak Dikenakan PPN

SYARIAH
Michelle Natalia
Selasa, 16 November 2021 15:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan aktivitas haji dan umrah tidak dikenakan PPN.
Airlangga: Haji dan Umrah Tidak Dikenakan PPN (Dok.MNC Media)
Airlangga: Haji dan Umrah Tidak Dikenakan PPN (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ada aspirasi terkait PPN dan berdasarkan PMK dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dimana sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN. 

"Oleh karena itu, termasuk di dalamnya jasa perjalanan ibadah haji dan umrah, tegas dalam PMK No. 92/PMK.03/2020," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa(16/11/2021). 

Namun, sambung dia, pihaknya menerima catatan bahwa beberapa usaha perjalanan ini mendapatkan pemeriksaan terkait  transaksi-transaksi yang lampau. Ini akan dikoordinasikan dengan Dirjen Pajak.

"Yang menjadi usulan juga adalah ada sejumlah dana yang disetorkan untuk BPKH dan biasanya biasanya dikaitkan dengan kuota umrah, dan karena dua tahun ini tidak ada kegiatan haji dan umroh, maka perusahaan pengelola perjalanan memiliki tantangan atau kesulitan untuk menjalankan operasional karena tidak ada pendapatan selama kurun waktu tersebut," jelas Airlangga. 

Dia mengatakan, pihaknya meminta, dari nominal yang sudah disetorkan ke BPKH bisa dioptimalisasikan agar para pengusaha di bidang perjalanan haji dan umrah bisa memperoleh manfaat untuk menunjang operasional. Tentunya pemerintah menilai selama pandemi, pemerintah mendukung melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Dalam hal ini, program pemulihan ekonomi, dananya mereka sendiri yang menyetor, ada di BPKH, tentu optimalisasi ini bisa dibahas," pungkas Airlangga.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD