Kiswondari Pawiro
Menurut Bukhori, keputusan ini diambil sebagai upaya pengendalian pandemi di negara tersebut. Apalagi, jika dibandingkan pada pelaksanaan haji tahun 1441 H/2020 M, jumlah kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada pelaksanaan haji 1442 H/2021 M justru mengalami peningkatan dari 1.000 orang menjadi 60.000 orang meskipun pandemi masih melanda dan kuota haji hanya diperuntukan bagi orang yang bermukim di sana.
“Maka, dengan mencermati perkembangan terkini terkait situasi di Arab Saudi yang baru saja mencabut aturan pembatasan, sesungguhnya menunjukan ketergantungan ekonomi Arab Saudi secara global, khususnya terhadap negara-negara muslim, mengingat penyelenggaraan haji dan umrah merupakan kunci pendapatan Arab Saudi dari sektor pariwisata selain dari sektor perminyakan,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, kata dia, Arab Saudi menggantungkan 87% pendapatannya dari sektor perminyakan, di mana sektor ini memberikan sumbangsih sebanyak 42% terhadap PDB. Sedangkan dari penyelenggaraan haji dan umrah dalam situasi normal, Arab Saudi dapat meraup USD 12 triliun setiap tahunnya atau setara dengan 7% dari total PDB.
“Saudi memiliki ambisi untuk meningkatkan pendapatannya dari penyelenggaraan haji dan umrah hingga mencapai 150 triliun dolar. Sehingga untuk merealisasikan hal itu, berbagai strategi dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satunya sebagaimana tertuang dalam Visi Saudi 2030. Misalnya, dalam visi tersebut, Mina rencananya akan dibangun menjadi tiga tingkat sehingga dapat menampung lebih banyak jemaah. Dengan begitu, kuota haji akan bertambah bagi setiap negara, tidak terkecuali bagi Indonesia,” paparnya.
Di sisi lain, Bukhori menambahkan, kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata, dalam hal ini melalui penyelenggaraan haji dan umrah, juga masih terkait dengan Visi Saudi 2030 dalam sektor ekonomi yang menginginkan agar ketergantungan negara terhadap minyak dikurangi.
