AALI
9775
ABBA
390
ABDA
0
ABMM
1465
ACES
1255
ACST
232
ACST-R
0
ADES
2830
ADHI
995
ADMF
7700
ADMG
196
ADRO
1805
AGAR
340
AGII
1495
AGRO
1990
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
67
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
900
AKRA
4110
AKSI
418
ALDO
1070
ALKA
244
ALMI
248
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2021/12/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
499.56
0.27%
+1.35
IHSG
6489.52
-0.28%
-18.16
LQ45
933.18
0.18%
+1.64
HSI
23714.81
0.24%
+55.89
N225
27818.84
-0.42%
-116.78
NYSE
16133.89
-1.13%
-185.08
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,350
Emas
821,641 / gram

Buka Ijtima MUI, Wapres Beri Pesan Tiga Pedoman Pengambilan Fatwa

SYARIAH
Fahreza Rizky
Selasa, 09 November 2021 14:13 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII 2021.
Buka Ijtima MUI, Wapres Beri Pesan Tiga Pedoman Pengambilan Fatwa (Dok.MNC Media)
Buka Ijtima MUI, Wapres Beri Pesan Tiga Pedoman Pengambilan Fatwa (Dok.MNC Media)

IDXChannel — Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII 2021 melalui konferensi video, Selasa (9/11/2021). Menurut Kiai Ma'ruf, forum ini sangat strategis lantaran membajas berbagai isu keumatan, keagamaan dan kenegaraan. 

Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan kualitas keputusan yang baik, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia harus konsisten ikuti sistem dan prosedur (Sisdur) yang telah disepakati.

“Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut,” ucapnya.

Dalam acara bertema “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa” tersebut, Wapres menyampaikan terdapat tiga pedoman sisdur yang menjadi acuan Komisi Fatwa MUI dalam membuat keputusan.

“Berpegang teguh pada prinsip moderat (tawassuthi) yang dianut oleh MUI, dan tidak mengambil sikap keras (tasyaddudi) serta tidak mengambil sikap mempermudah (tasaahuli),” urai Wapres.

Ketiga pedoman tersebut, tambah Wapres, merupakan dasar kuat yang menjadikan seluruh keputusan yang dikeluarkan memiliki legitimasi kuat baik secara kelembagaan, keumatan, maupun kebangsaan. Apabila tidak, maka keputusan yang diambil tidak memiliki legitimasi hukum secara organisasi.

“Sehingga keputusan ijtima ulama ini akan mempunyai legitimasi kuat dan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah dan menjadi pedoman umat Islam,” ungkap Wapres.

“Jika hal itu terjadi (tidak mengikuti sisdur), maka tindakan tersebut menyalahi manhaj (mukholafatul manhaj) MUI yang sudah disepakati, dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI,” lanjutnya.

Di sisi lain, Wapres mengapresiasi seluruh panitia penyelenggara acara atas dedikasi yang telah diberikan melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini. Ia juga berpesan kepada seluruh ulama yang hadir agar terus berkontribusi dan bersama-sama pemerintah menyukseskan program-program nasional yang telah disusun untuk kemaslahatan umat.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak para ulama agar berperan lebih besar bersama Pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkas Wapres.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD