AALI
10100
ABBA
418
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1410
ACST
268
ACST-R
0
ADES
2550
ADHI
1125
ADMF
7925
ADMG
234
ADRO
1745
AGAR
350
AGII
1570
AGRO
2000
AGRO-R
0
AGRS
226
AHAP
64
AIMS
515
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
945
AKRA
4690
AKSI
458
ALDO
735
ALKA
248
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
510.76
-1.06%
-5.46
IHSG
6625.70
-0.27%
-18.04
LQ45
961.32
-0.98%
-9.47
HSI
26132.03
0.02%
+5.10
N225
28600.41
-0.71%
-204.44
NYSE
0.00
-100%
-17083.15
Kurs
HKD/IDR 1,820
USD/IDR 14,160
Emas
819,389 / gram

Buntut Penipuan 212 Mart, Pemerintah Bakal Buat Aturan Baru Koperasi Syariah

SYARIAH
Hafid Fuad/Koran Sindo
Jum'at, 07 Mei 2021 16:58 WIB
Hebohnya kasus dugaan penipuan investasi 212 Mart di Samarinda,KemenkopUKM akan mengatur lebih detail kegiatan koperasi non simpan pinjam.
Buntut Penipuan 212 Mart, Pemerintah Bakal Buat Aturan Baru Koperasi Syariah (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Hebohnya kasus dugaan penipuan investasi 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) akan mengatur lebih detail kegiatan koperasi non simpan pinjam.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi mengatakan koperasi syariah kedepannya akan diatur lebih luas dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

"Sehingga regulasi koperasi Syariah menjadi sangat kuat," kata Zabadi saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta (7/5/2021).

Sebelumnya usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah hanya diatur pada peraturan perundang undangan setingkat Peraturan Menteri atau Permenkop 11/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Tapi  selanjutnya telah dituangkan dalam PP 7/2021 tersebut. "Regulasi baru akan memperluas mengenai penerapan prinsip syariah pada kegiatan usaha koperasi non simpan pinjam," sebutnya.

Pengaturan terkait koperasi syariah Pertama penerapan prinsip syariah dapat dilakukan oleh semua kegiatan usaha yang dijalan kan oleh koperasi. Berikutnya koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata "syariah" dalam penamaan koperasinya.  Lalu koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentul baitul maal. 

"Terakhir koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah," katanya.

Koperasi Syariah sebagaimana koperasi konvensional tentu tidak hanya jenis simpan pinjam, juga ada koperasi konsumen, produsen, pemasaran dan jasa. 

Koperasi Syariah, wajib memiliki badan hukum koperasi dan kegiatan usahanya adalah koperasi. Kewajibannya tunduk pada regulasi tentang perkoperasian, sama halnya dengan koperasi konvensional. 

"Hanya saja yang membedakan koperasi Syariah dalam kegiatan usahanya selain tunduk pada peraturan perkoperasian juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah," tutup Ahmad. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD