Felldy Utama
Rencananya, kata Bambang, petugas haji non muslim hanya ditempatkan di embarkasi di berbagai wilayah minoritas. Dengan kata lain, petugas haji tersebut tidak bersentuhan dengan Tanah Haram di Mekkah.
Dia menegaskan, petugas di Tanah Suci tetap harus beragama Islam sesuai syariat.
"Jadi itu sebetulnya tim pemerintah itu berharap bahwa kalau misalnya itu di minoritas, misalnya di Manado, di Papua, misalnya itu kan, (petugas) dokter apa sebagainya, kan bisa saja non-muslim jadi petugasnya," kata dia.
Di sisi lain, kata dia, petugas non muslim sejatinya sudah dipraktikan di lapangan. Oleh karenanya dalam rapat, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus pasal dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU, yang mewajibkan petugas harus beragama islam agar lebih fleksibel sesuai praktik di lapangan.
"Sekarang (di dalam DIM) justru ada usulan supaya itu muslim, kalau itu nanti malah justru menyulitkan. (DIM poin) 201," katanya.
