AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Ijtima Ulama VII MUI di 2021, Begini Soal Zakat Saham hingga Pinjol Haram 

SYARIAH
Indah/IDX Channel
Selasa, 21 Desember 2021 15:22 WIB
Kilas balik 2021, berikut sejumlah ketentuan atau fatwa dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa VII MUI pada 9-11 November 2021 lalu.
Ijtima Ulama VII MUI di 2021, Begini Soal Zakat Saham hingga Pinjol Haram  (Dok.MNC Media)
Ijtima Ulama VII MUI di 2021, Begini Soal Zakat Saham hingga Pinjol Haram  (Dok.MNC Media)

IDXChannel-  Pada 2021 ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII di Hotel Sultan, Jakarta Pusat yang berlangsung 9-11 November 2021. Ijtima Ulama VII yang digelar November lalu mengusung tema Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa dan diikuti sekitar 700 ulama. 

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, yang juga Ketua Panitia ungkap agenda Ijtima VII membahas sejumlah persoalan strategis kebangsaan, masalah fikih kontemporer, serta masalah hukum dan perundangan-undangan. 

Sejumlah hal yang dibahas terkait fikih kontemporer di antaranya menyangkut cyptocurrency (kripto), pinjaman online, transplantasi rahim, zakat perusahaan, penyaluran dana zakat dalam bentuk qardh hasan, dan zakat saham.

Hal lain yang dibahas dalam ijtima tersebut adalah strategis kebangsaan di antaranya tentang dhawabith dan kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah dalam bingkai NKRI, panduan pemilu yang lebih masalahat, distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan, masalah perpajakan, juga pernikahan online. 

Asrorun juga menjelaskan Ijtima Ulama juga membahas mengenai tinjauan peraturan tata kelola sertifikasi halal, tinjauan tentang RUU KUHP,  tinjauan RUU minuman alkohol, juga ketentuan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. 

Pada hari terakhir, forum Ijtima Ulama VII ditutup oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Secara detail mengenai hasil Ijitma Ulama adalah sebagai berikut. 

KETENTUAN ZAKAT SAHAM

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengungkapkan, pertama soal hukum penyaluran dana zakat saham dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan. Adapun ketentuan hukumnya, kata Asrorun, pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (‘ala al faur) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.  

Adapun penerima dana zakat termasuk mustahik zakat, dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat dengan mengetahui kondisi mustahiq.

Lalu, penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima, apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.


 "Rekomendasi untuk mengeliminisasi kegagalan program, maka Lembaga amil zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan," jelas Asrorun.

Kemudian, zakat perusahaan, yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain, aset lancar perusahaan, dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain, kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.

Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut, telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah, terpenuhi nishab, kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya, ketentuan nishab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (naqdain), perdagangan (‘urudh al-tijarah), pertanian (al-zuru’ wa al-tsimar), peternakan (al-masyiyah), dan pertambangan (ma’dan).

"Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (/توزيع الأرباحdividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya," ucap Asrorun.

Selanjutnya, ketentuan hukum zakat saham. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan, pemilik saham orang Islam, dimiliki dengan kepemilikian yang sempurna, telah mencapai nishab, telah mencapai masa hawalan al-haul (setahun), persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (rikaz).

KETENTUAN PINJOL
1.     Perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2.     Haram hukumnya bagi yang sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu.
3.     Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab).
4.     Layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Ijtima Ulama merekomendasikan pemerintah dalam hal ini KOMINFO, POLRI dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas  penyalahgunaan pinjaman online atau finansial technologi peer to peer lending (Fintech Lending) yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. Rekomendasi lainnya adalah Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD