Widya Michella
IDX Channel - Kementerian Agama (Kemenag) akan mencari titik temu metode penentuan awal bulan Hijriah. Hal ini dilakukan lantaran adanya perbedaan metode penentuannya.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag Adib mengatakan, perbadaan metode ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang beragam.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Diseminasi Nasional Penerapan Kriteria Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) untuk Wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat di Kota Bandung beberapa waktu lalu.
"Perbedaan seperti ini merupakan suatu hal yang telah ada sejak zaman dahulu, dan yang harus menjadi fokus perhatian kita bukanlah perbedaannya, melainkan bagaimana cara menyikapinya," kata Adib dikutip dalam laman resmi bimas Islam kemenag, Jumat (14/7/2023).
Pemerintah, telah melakukan berbagai upaya untuk menyikapi perbedaan tersebut, salah satunya dengan melakukan studi dan kajian untuk mencari satu kriteria yang bisa disepakati bersama.
Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah untuk membangun dialog bersama pondok pesantren dan lembaga falak di Indonesia dalam menemukan titik temu.
"Di kesempatan yang baik ini, kami mengundang perwakilan pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga falak di Indonesia untuk duduk bersama dan berdiskusi tentang kalender Hijriah/kamariah di Indonesia,"kata dia.
Namun dia menegaskan bahwa hasil kesepakatan MABIMS kini digunakan pemerintah untuk mencari titik temu dalam perbedaan. Diketahui kriteria baru yang diterapkan pada awal Ramadan 2022 yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
"Kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan pemerintah berdasarkan kriteria baru MABIMS merupakan kesepakatan bersama untuk mencari titik temu antara pengamal rukyatulhilal dan pengamal hisab," katanya. (NIY)
