Pemerintah Setujui Anggaran Diseminasi Pembatalan Haji Rp21 Miliar 

IDXChannel - Dalam rapat Kerja Kementerian Agama (Kemenag) RI dengan komisi VIII DPR RI pada Senin,(30/08). Komisi VIII DPR RI telah merestui anggaran Rp21 miliar untuk diseminasi terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021.

Kegiatan ini masuk ke dalam program prioritas Kemenag tahun 2021 bersamaan dengan kegiatan jagong masalah Umroh dan Haji (Jamarah), perbaikan atau renovasi tata ruang pelayanan haji, sarana prasarana PTKN dan kanwil.

Baca Juga:

Kelola Dana Haji Rp150 Triliun, BPKH Suntik Modal Bank Muamalat

Sejumlah masyarakat hingga pemerhati politik turut bertanya alasan direstuinya anggaran yang dinilai cukup besar jika hanya untuk mensosialisasikan pembatalan haji.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut anggaran diseminasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji  sebesar Rp21 miliar ini angkanya persis seperti tahun lalu dan dinilai kecil jika dibagi ke 542 kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

Ditambah Investasi Sukuk, Pengamat Sebut Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH Sudah Lebih Baik

"Jadi Rp21 miliar dibagi seluruh Indonesia itu kecil sekali dan itu bentuk dalam kegiatan diseminasi per satu kegiatan pesertanya sekitar 60 orang. Nah itu bukan hanya untuk sekedar mengumumkan sekali tapi itu untuk seluruh kabupaten dan kota kalau dibagi kecil sekali kegiatan itu tidak sampai 100 juta,"jelas Yandri, saat ditemui MPI,di Jakarta Kamis,(09/09/2021)

Ia menambahkan diseminasi pembatalan haji penting dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait beredarnya informasi hoax pembatalan haji 2021 sekaligus menyampaikan persiapan haji di tahun 2022.

Baca Juga:

Menag Sebut Pagu Angaran 2022 Senilai Rp1,38 Miliar Disesuaikan saat Penyelengaraan Haji dan Umrah

"Itu mengumpulkan ulama, calhaj ke masyarakat jelaskan kenapa haji ini batal. Kan masih banyak hoax ada yang bilang uang haji dipakai, hilang, Indonesia dilarang dll. Ini kan perlu disampaikan sekaligus kita mau menyampaikan  persiapan haji tahun 2022 itu fungsinya,"urainya.

Pada diseminasi itu juga turut melibatkan semua stakeholder termasuk ormas-ormas Islam agar tidak ada lagi isu-isu simpang siur dan tidak benar. Menurutnya hingga saat ini, masih banyak masyarakat terbelah akibat informasi tersebut.

"Betul kita setujui sebagai upaya kita untuk memastikan informasi itu sampai ke akar,"imbuhnya. 

(IND)