Binti Mufarida
IDXChannel - Kementerian Agama (Kemenag) akan melaksanakan Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/2/2026). Lantas, apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat?
Direktur Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Arsad Hidayat mengungkapkan dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat. Ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.
Arsad menjelaskan, PMA tersebut mengatur metodelogi penetapan awal bulan Hijriyah melalui integrasi hisab dan rukyatul hilal, kriteria visibilitas (imkanur rukya MABIMS, serta tata cara Sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
"Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa penetuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan pemerintah (Kemenag) secara nasional dengan mengacu pada metode hisab dan rukyat," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).
Arsad menerangkan, hasil musyawarah dalam Sidang Isbat kemudiaan diformalkan sebagai Keputusan Menteri Agama agar berdaya guna hukum dan dapat dipedomani secara luas.
Pemerintah menyebut pelaksanaan Sidang Isbat sebagai upaya negara menyatukan penentuan awal bulan Hijriyah dan menjembatani perbedaan pandangan ormas Islam.
Pemerintah telah melaksanakan Sidang Isbat sejak 1950-an untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.
"Melalui musyawarah di Sidang Isbat, pemerintah mengumpulkan laporan hisab (perhitungan astronomi) dan hasil rukyat (observasi hilal) dari berbagai titik pengamatan," kata Arsad.
Dalam praktiknya, kata dia, Sidang Isbat dipimpin Menteri Agama dan dihadiri ulama, ahli falak, serta perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya.
"Sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi nasional dan menjadi pedoman bersama umat," ujarnya.
Lebih lanjut, Arsad mengatakan, dari aspek sosial, Sidang Isbat menjadi sarana penting untuk menjaga persatuan umat Islam Indonesia. Seluruh ormas Islam diundang untuk menyampaikan pandangan masing-masing, sehingga keputusan dihasilkan bersama.
"Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, pendekatan integrasi hisab-rukyah di Sidang Isbat penting untuk merangkul keberagaman metode di masyarakat sekaligus menjaga persatuan umat," katanya.
Dengan seluruh elemen masyarakat, ujarnya, keputusan Sidang Isbat memiliki legitimasi keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Dia menegaskan, keputusan bersama dalam Sidang Isbat menekankan nilai toleransi dan penghormatan atas perbedaan, sesuai amanah Sidang Isbat dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah.
"Secara ilmu falak, Sidang Isbat mengintegrasikan dua metode penentuan awal bulan Hijriyah. Hisab adalah perhitungan astronomis matematis, sedangkan rukyat adalah pengamatan langsung hilal," ujar dia.
Arsad menjelaskan, kedua pendekatan ini kadang menghasilkan hasil yang yang berbeda. Misalnya karena kriteria visibilitas hilal yang dipakai (standar wujudul hilal, imkanur rukyat atau MABIMS) tidak terpenuhi dalam perhitungan tertentu.
"Oleh karena itu, semua data hisab posisi hilal beserta laporan rukyat dari seluruh titik pantau dibahas bersama dalam Sidang Isbat sebelum ditetapkan Menteri Agama RI," kata dia.
Arsad menekankan, Sidang Isbat pun ditegaskan sebagai mekanisme resmi penetapan awal Ramadan di Indonesia, sehingga hasilnya menjadi pegangan resmi bagi umat Islam dalam memulai ibadah puasa dan merayakan hari besar.
(Dhera Arizona)
