Felldy Utama
“Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jamaah dirugikan,” katanya.
Selain pemondokan, pengawasan DPR juga akan menyasar layanan konsumsi bagi jamaah Indonesia. Legislator Gerindra itu menegaskan bahwa kualitas katering bercita rasa Indonesia menjadi perhatian serius Timwas agar jamaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah.
Fokus pengawasan berikutnya adalah kesiapan layanan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji.
DPR mengaku menerima laporan adanya syarikah yang belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah.
Menurut informasi yang diterima Timwas, kata dia, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen. Sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut persentasenya sudah mencapai 75 persen.
“Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata dia.
Komisi VIII juga menyoroti program Tanazul yang dinilai penting untuk mengurangi kepadatan jamaah di Mina. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, target Tanazul tahun ini mencapai 50 ribu jamaah.
Program tersebut dinilai penting agar jamaah tidak mengalami overload di tenda Mina seperti tahun sebelumnya, di mana banyak jamaah terpaksa tidur berhimpitan bahkan di luar tenda.
Karena itu, DPR meminta pelaksanaan Tanazul benar-benar dijalankan optimal, termasuk memastikan hotel transit jamaah berada di lokasi strategis seperti di wilayah Syisyah dan Raudhah (Makkah) yang dekat dengan Jamarat Aqabah untuk lempar jamrah di Mina.
Selain itu, Timwas DPR RI juga akan mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji agar benar-benar dilakukan sesuai ketentuan syariat dan transparan.
“Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
