AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20116.20
-0.27%
-55.07
N225
26604.84
-0.27%
-72.96
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

Zakat Untuk Advokasi (Bantuan Hukum Mustahiq)

SYARIAH
Shifa Nurhaliza
Rabu, 27 April 2022 14:49 WIB
Tidak mudah bagi setiap orang saat berhadapan dengan hukum. Terlebih, bagi kaum dhuafa yang tanpa pengetahuan dan dana yang mumpuni.
Zakat Untuk Advokasi (Bantuan Hukum Mustahiq). (Foto: Adv)
Zakat Untuk Advokasi (Bantuan Hukum Mustahiq). (Foto: Adv)

IDXChannel - Tidak mudah bagi setiap orang saat berhadapan dengan hukum. Terlebih, bagi kaum dhuafa yang tanpa pengetahuan dan dana yang mumpuni, tak jarang mereka harus menjadi pesakitan di depan meja hijau.

Bantuan hukum tidak sekadar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi, bisa lebih luas, yaitu mengarah pada upaya perubahan sistem hukum, sosial, ekonomi, dan budaya serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Lalu, apakah boleh zakat diperuntukan untuk advokasi/bantuan hukum mustahiq?

....وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar rum: 39).

Dalam Ijtima Alim Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI pada tahun 2018 tentang masalah fikih kontemporer di Kalimantan Selatan, diputuskan hukum penyaluran zakat maal untuk kepentingan layanan bantuan hukum, seperti:

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh dengan ketentuan :

2. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam.

3. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum).

4. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

5. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud nomor 1 karena asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses.

6. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam, penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi sabilillah.

7. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah.

8. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk :

9. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam.

10. Menjamin kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).

11. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

12. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

Sebuah bimbingan dan pendampingan hukum untuk dhuafa sangat bermanfaat. Selain mereka sulit mendapatkan pendampingan hukum karena kurangnya keuangan bisa menjadikan hidup mereka tak adil dan disalah gunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, mari kita membantu dhuafa untuk mendapatkan keadilannya, bisa melalui zakat atau sedekah yang tersedia di laman web dompetdhuafa.org

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD