AALI
10025
ABBA
412
ABDA
0
ABMM
1425
ACES
1335
ACST
244
ACST-R
0
ADES
3020
ADHI
1070
ADMF
7800
ADMG
212
ADRO
1715
AGAR
0
AGII
1470
AGRO
2190
AGRO-R
0
AGRS
180
AHAP
67
AIMS
482
AIMS-W
0
AISA
210
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
800
AKRA
4010
AKSI
0
ALDO
910
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
280
Market Watch
Last updated : 2021/11/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.79
0.08%
+0.39
IHSG
6635.53
0.41%
+27.24
LQ45
951.82
0.12%
+1.14
HSI
-74.94
-100.31%
-23927.18
N225
346.43
-98.78%
-27937.49
NYSE
59.11
-99.64%
-16565.76
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,228
Emas
818,411 / gram

Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Kalau 1 Persen Tak Beratkan Masyarakat

THE FOUNDER
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Kamis, 10 Juni 2021 16:19 WIB
Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, sekolah swasta, paud dan bimbigan belajar (bimbel).
Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)
Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, sekolah swasta, paud dan bimbigan belajar (bimbel). Hal ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menuturkan, reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mengenakan pajak PPN atas barang-barang yang sebelumnya tidak kena pajak, termasuk sembako. Tetapi tarifnya akan sangat rendah, misal dengan skema final 1% sehingga tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Walau demikian, meskipun hanya satu persen, ini akan tetap menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, Piter menyarankan, rencana perubahan kebijakan perpajakan ini tidak diterapkan di tengah pandemi.

“Itu baru rencana yang penerapannya bukan sekarang, bukan di tengah pandemi. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan menunggu waktu yang tepat, yakni ketika perekonomian sudah benar-benar pulih,” ujar Piter.

Lanjut dia, perubahan PPN hendaknya juga dilakukan secara adil dan produktif. Rencana pemerintah mengubah tarif PPN tidak lagi dilakukan secara tunggal sama untuk semua tapi berbeda-beda.
“Pemerintah merencanakan mengubah tarif PPN tidak lagi tunggal sama untuk semua, tapi berbeda-beda. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok dikenakan PPN minimal, sementara barang-barang mewah dikenakan maksimal,” kata dia. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD