AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Kalau 1 Persen Tak Beratkan Masyarakat

THE FOUNDER
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Kamis, 10 Juni 2021 16:19 WIB
Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, sekolah swasta, paud dan bimbigan belajar (bimbel).
Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, sekolah swasta, paud dan bimbigan belajar (bimbel). Hal ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menuturkan, reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mengenakan pajak PPN atas barang-barang yang sebelumnya tidak kena pajak, termasuk sembako. Tetapi tarifnya akan sangat rendah, misal dengan skema final 1% sehingga tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Walau demikian, meskipun hanya satu persen, ini akan tetap menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, Piter menyarankan, rencana perubahan kebijakan perpajakan ini tidak diterapkan di tengah pandemi.

“Itu baru rencana yang penerapannya bukan sekarang, bukan di tengah pandemi. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan menunggu waktu yang tepat, yakni ketika perekonomian sudah benar-benar pulih,” ujar Piter.

Lanjut dia, perubahan PPN hendaknya juga dilakukan secara adil dan produktif. Rencana pemerintah mengubah tarif PPN tidak lagi dilakukan secara tunggal sama untuk semua tapi berbeda-beda.
“Pemerintah merencanakan mengubah tarif PPN tidak lagi tunggal sama untuk semua, tapi berbeda-beda. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok dikenakan PPN minimal, sementara barang-barang mewah dikenakan maksimal,” kata dia. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD