AALI
8700
ABBA
232
ABDA
6025
ABMM
4380
ACES
640
ACST
189
ACST-R
0
ADES
7050
ADHI
750
ADMF
8400
ADMG
167
ADRO
3940
AGAR
286
AGII
2440
AGRO
615
AGRO-R
0
AGRS
99
AHAP
101
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
147
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1350
AKSI
328
ALDO
685
ALKA
286
ALMI
400
ALTO
173
Market Watch
Last updated : 2022/09/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.11
0.46%
+2.49
IHSG
7130.96
0.26%
+18.51
LQ45
1021.01
0.49%
+5.02
HSI
17441.20
-2.35%
-419.11
N225
26029.38
-2.04%
-542.49
NYSE
13541.76
-0.29%
-38.64
Kurs
HKD/IDR 1,938
USD/IDR 15,230
Emas
794,809 / gram

Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Kalau 1 Persen Tak Beratkan Masyarakat

THE FOUNDER
Shelma Rachmahyanti
Kamis, 10 Juni 2021 16:19 WIB
Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, sekolah swasta, paud dan bimbigan belajar (bimbel).
Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)
Sembako dan Sekolah Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, sekolah swasta, paud dan bimbigan belajar (bimbel). Hal ini tercantum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menuturkan, reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Mengenakan pajak PPN atas barang-barang yang sebelumnya tidak kena pajak, termasuk sembako. Tetapi tarifnya akan sangat rendah, misal dengan skema final 1% sehingga tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Walau demikian, meskipun hanya satu persen, ini akan tetap menyebabkan kenaikan harga. Oleh karena itu, Piter menyarankan, rencana perubahan kebijakan perpajakan ini tidak diterapkan di tengah pandemi.

“Itu baru rencana yang penerapannya bukan sekarang, bukan di tengah pandemi. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan menunggu waktu yang tepat, yakni ketika perekonomian sudah benar-benar pulih,” ujar Piter.

Lanjut dia, perubahan PPN hendaknya juga dilakukan secara adil dan produktif. Rencana pemerintah mengubah tarif PPN tidak lagi dilakukan secara tunggal sama untuk semua tapi berbeda-beda.
“Pemerintah merencanakan mengubah tarif PPN tidak lagi tunggal sama untuk semua, tapi berbeda-beda. Misalnya, barang-barang kebutuhan pokok dikenakan PPN minimal, sementara barang-barang mewah dikenakan maksimal,” kata dia. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD