Nur Ichsan Yuniarto
Dia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal. Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
"Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.
“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.
"Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
