Kenali 3 Tahapan dalam Pencucian Uang dan Cara agar Tidak Dimanfaatkan Oknum

IDXChannel—Bagaimana tahapan dalam pencucian uang? Money laundering atau pencucian uang adalah tindak pidana yang dilakukan pelaku untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari kejahatan. 

Disebut pencucian uang, sebab skema kejahatannya dilakukan untuk membuat uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal jadi tampak berasal dari bisnis yang legal. Bisnis ilegal dalam hal ini bisa berupa prostitusi, penjualan narkoba, penggelapan dana, perjudian, dan sebagainya. 

Baca Juga:

Orang Terkaya ke-2 di Dunia Bernard Arnault Diselidiki Terkait Dugaan Pencucian Uang

Seperti yang diketahui, negara-negara menetapkan mana bisnis yang tergolong legal dan ilegal. Bisnis ilegal, tentu semestinya tidak dilakoni. Uang yang dihasilkan dianggap ‘kotor’, untuk itulah para oknum melakukan ‘pencucian’ agar uang itu tampak bersih di mata hukum. 

Hal terpenting dalam pencucian uang adalah menghindari radar hukum sejauh mungkin, sehingga sumber uang yang sebenarnya tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Dikutip dari Investopedia (21/11), tahapan yang paling umum dalam pencucian uang adalah: 

Baca Juga:

Kasus Pencucian Uang Terbesar Singapura, Aset Sitaan Capai Rp30 Triliun

• Placement (penempatan uang)
• Layering (menyamarkan sumber)
• Integration (mengembalikan uang ke oknum pemilik) 

Tahapan Dalam Pencucian Uang 

Placement 

Placement adalah proses ketika oknum memasukkan uang haram ke dalam sistem finansial. Namun karena pemerintah menegakkan kebijakan yang mengatur pergerakan uang, penempatan uang haram sangat rawan untuk terdeteksi. 

Baca Juga:

Pasar Properti Mewah Singapura Lesu akibat Skandal Pencucian Uang

Untuk menghindari deteksi ini, oknum biasanya akan menempatkan uang dalam deposit dengan jumlah yang kecil agar tidak dicurigai. Metode ini disebut juga dengan ‘Smurfs’, karena praktiknya dilakukan dengan cara memecah uang besar dalam jumlah yang kecil seperti Smurfs. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menetapkan batas transaksi keuangan (rupiah/valas) yang wajib dilaporkan adalah Rp500 juta. Transaksi lebih dari nominal itu, bakal dicurigai jika tidak melapor. 

Pengawasan transaksi keuangan ini juga dilakukan oleh perbankan, di mana pihak bank akan memonitor transaksi mencurigakan dengan jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, bank menegakkan proses verifikasi yang ketat untuk menangani transaksi dalam jumlah besar.