Meski secara fundamental BPD berada dalam kondisi sehat, Agus menilai tekanan terhadap sumber pendanaan tetap perlu diantisipasi. Di sisi lain, fungsi intermediasi terus tumbuh dan kebutuhan pembiayaan di daerah juga semakin besar.
Jika persaingan penghimpunan dana semakin ketat, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Pada akhirnya, hal itu dapat memengaruhi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan dengan harga yang kompetitif.
“Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," lanjutnya.
Karena itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.
Dia melanjutkan, Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.
Menurutnya, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, dan manajemen risiko perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.
Selain meminta kesempatan yang setara, Asbanda juga mendorong agar dana pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen intermediasi produktif di daerah.
Penempatan dana pada BPD yang sehat, menurut Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas, seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.