AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1370
ACES
1275
ACST
196
ACST-R
0
ADES
3410
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1435
AGRO
1335
AGRO-R
0
AGRS
162
AHAP
69
AIMS
364
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1110
AKRA
795
AKSI
795
ALDO
1365
ALKA
312
ALMI
290
ALTO
250
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.61
0.96%
+4.84
IHSG
6686.71
0.9%
+59.84
LQ45
952.39
0.96%
+9.04
HSI
24878.63
-0.3%
-73.72
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
16663.77
-0.92%
-155.21
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
849,207 / gram

OJK Sebut Transformasi Digitalisasi Jadi Tantangan Perbankan di Tengah Pandemi

BANKING
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 03 Desember 2021 13:07 WIB
Transformasi digitalisasi menjadi tantangan perbankan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
OJK Sebut Transformasi Digitalisasi Jadi Tantangan Perbankan di Tengah Pandemi
OJK Sebut Transformasi Digitalisasi Jadi Tantangan Perbankan di Tengah Pandemi

IDXChannel - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Hidayat memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan selama masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satunya disebut, transformasi digitalisasi.

"Dalam situasi pemulihan ekonomi akibat Covid-19, perbankan dihadapkan dengan beberapa tantangan. Di antaranya, digitalisasi perbankan dan sektor jasa keuangan, berakhirnya kebijakan restrukturisasi, serangan cyber dan perlindungan data pribadi, sustainable finance, serta penanganan fraud," papar Ahmad dalam webinar Ikatan Auditor Intern Bank, Jumat (3/12/2021).

Dia menjelaskan, sejak pandemi Covid-19, digitalisasi menaruh peran penting dalam aktivitas masyarakat. Transformasi digital masyarakat yang dipercepat dengan adanya pandemi perlu diimbangi dengan peningkatan layanan digital dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi.

"Salah satu indikatornya, berkurangnya kantor cabang perbankan. Oleh karena itu penting bagi bank untuk melakukan strategi meningkatkan layanan digital contohnya melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi," terangnya.

Kedua, berakhirnya kebijakan restrukturisasi. Diketahui bersama bahwa kebijakan restrukturisasi akan berakhir pada 2023. Oleh karena itu, Ahmad menghimbau agar perbankan dapat mempersiapkan diri dan memastikan kinerja perbankan dapat tetap terjaga dengan baik saat kebijakan tersebut berakhir.

"2023 kebijakan restrukturisasi akan berakhir. Maka perbankan harus bisa memastikan kinerja tetap berjalan dengan baik dengan menstimulasikan berbagai dampak kebijakan tersebut terhadap operasional bank ke depan dan menyiapkan strategi," ujarnya.

Ketiga, serangan cyber dan perlindungan data pribadi. Ahmad menyebut 25,3 persen dari 741 juta serangan cyber di Indonesia periode Januari-Juli 2021 dialami oleh sektor jasa keuangan.

Selain itu, terdapat pula isu penyalahgunaan data pribadi yang perlu ditangani serius dengan meningkatkan keamanan IT di perbankan.

"Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan prosedur manajemen data dan memperketat keamanan IT untuk memitigasi risiko tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Ahmad menerangkan risiko sustainable finance. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat dorongan kuat dari seluruh dunia untuk fokus kepada sustainable development. Hal ini memerlukan dukungan dunia perbankan untuk mulai melakukan green financing.

"Bank perlu menyiapkan prosedur, menceklis apa yang dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut," terang Ahmad.

Terakhir, penanganan fraud. Ia mengatakan, sebagian besar pencabutan izin usaha di BPR disebabkan oleh kasus fraud, bukan karena persaingan bisnis.

Menurutnya, hal ini menandakan bahwa masalah fraud perlu ditangani lebih serius agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi di industri perbankan.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD