Anggie Ariesta
IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI (BRIS) menyatakan kesiapannya untuk kembali mengelola dan menyalurkan dana pemerintah ke sektor produktif.
Hal ini merespons keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi memperpanjang masa penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan milik negara hingga September 2026.
Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy mengatakan, BSI sangat menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperpanjang tenor dana SAL. Pada alokasi sebelumnya di September 2025, BSI menerima dana sebesar Rp10 triliun dari total Rp200 triliun yang dikucurkan pemerintah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kalau BSI sih senang-senang aja, karena kan sebulan saja udah habis tadi. Jadi kita (secara) prinsip siaplah kalau memang ada amanah dari pemerintah, BSI prinsip siap,” kata Kemas saat ditemui usai Peluncuran BSI Tabungan Umrah di BSI Tower, Senin (23/2/2026).
Kemas mengungkapkan optimismenya bahwa perpanjangan penempatan dana ini akan menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan pembiayaan BSI. Dengan rekam jejak penyaluran yang cepat, dia yakin likuiditas perbankan akan tetap longgar dan mendukung penetrasi pasar yang lebih luas.
BSI memproyeksikan kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan pembiayaan menuju angka double digit, berkaca pada efektivitas kebijakan serupa di akhir tahun 2025. “Tahun ini BSI insyaallah masih optimistis untuk terus melakukan penetrasi ke market,” ujarnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa perpanjangan ini bertujuan agar perbankan tidak perlu khawatir akan kekeringan likuiditas. Dana sebesar Rp200 triliun yang seharusnya jatuh tempo pada 13 Maret 2026, kini resmi diperpanjang selama enam bulan ke depan.
“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025, pemerintah secara bertahap telah menginjeksi likuiditas ke perbankan sejak September 2025. Alokasi Awal (12 Sept 2025) sebesar Rp200 triliun (Mandiri, BNI, BRI masing-masing Rp55 triliun; BTN Rp25 triliun; dan BSI Rp10 triliun).
(Rahmat Fiansyah)
