Kunthi Fahmar Sandy
“Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam memenuhi perannya sebagai penyedia likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Hal ini merupakan bagian dari komitmen SMF untuk mendukung ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Ananta.
Terkait transaksi sekuritisasi, sejak tahun 2009 sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, SMF telah berhasil memfasilitasi 14 kali transaksi sekuritisasi, dengan total nilai akumulatif sebesar Rp12,79 triliun. Saat instrumen investasi lain tertekan di tengah wabah pandemi, Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) yang diterbitkan oleh SMF justru berhasil mempertahankan rating idAAA. Kondisi tersebut mencerminkan struktur EBA-SP yang diterbitkan SMF solid.
Terkait optimalisasi peran dan fungsinya dalam mendorong bangkitnya industri perumahan baik dari sisi supply maupun demand sesuai perluasan mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, SMF juga menjaring sinergi dengan berbagai pihak.
Hingga triwulan III 2022, SMF telah menyalurkan produk-produk dalam rangka implementasi perluasan mandat dari Pemerintah, yaitu Kredit Konstruksi sebesar Rp223 miliar, Kredit Mikro Perumahan sebesar Rp91,87 miliar, dan Kredit Multi Guna Perumahan sebesar Rp997 miliar.
Selain itu, SMF juga aktif menjalankan beberapa Program Penugasan Khusus yaitu Program Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh. Dalam Program Pembiayaan Homestay, merupakan sinergi SMF dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam rangka mendukung PEN di sektor pariwisata yang saat ini terpukul sangat dalam karena pandemi.
Hingga saat ini, Perseroan telah merealisasikan Program Pembiayaan Homestay di 16 desa wisata pada berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan terus melakukan adaptasi atas kondisi pandemi yang memukul kegiatan pariwisata dan kegiatan travelling masyarakat untuk menyongsong kebangkitannya di kemudian hari.
Terkait realisasi Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh, Perseroan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Pada tahun 2022 ini sampai dengan Triwulan III, Perseroan dan Dirjen Cipta Karya telah melakukan kolaborasi merenovasi 76 rumah tidak layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp4,9 miliar di 2 lokasi yaitu di Belu, Nusa Tenggara Timur dan kawasan kumuh Semanggi Surakarta. Adapun sejak tahun 2019 hingga saat ini Perseroan telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh sebanyak 299 rumah di 15 lokasi dengan serapan anggaran mencapai Rp22 miliar.
Terkait strategi dan rencana kerja hingga akhir tahun 2022, Ananta mengungkapkan bahwa Perseroan akan fokus pada pertumbuhan bisnis yang dengan menjalankan berbagai strategi baik untuk program kerja sekuritisasi, pembiayaan, optimalisasi kegiatan perluasan mandat, serta Program Homestay dan Peningkatan Kualitas Rumah Kumuh.
Pada program kerja sekuritisasi Perseroan akan bergiat melakukan koordinasi dengan seluruh pihak penunjang, khususnya dari sisi kreditur asal untuk mendukung penerbitan, serta menjalin komunikasi secara intens dengan seluruh pihak terkait termasuk OJK, BEI, dan KSEI.
