Luhut menjelaskan, sejumlah platform digital pemerintah kini telah terhubung dalam satu ekosistem terpadu. Beberapa di antaranya yakni Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Online Single Submission (OSS), Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, serta INAku.
Integrasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program-program strategis pemerintah, mengurangi potensi tumpang tindih anggaran, serta memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan data berbasis AI untuk mengubah pola penyaluran bantuan menjadi lebih produktif.
Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan profil penerima manfaat secara lebih rinci untuk kemudian didorong menjadi pelaku usaha mandiri melalui dukungan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Misalnya untuk bansos, kalau on target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas," ujar Luhut.