AALI
9725
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1420
ACES
1220
ACST
232
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1025
ADMF
7725
ADMG
198
ADRO
1815
AGAR
330
AGII
1505
AGRO
1925
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
81
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
1035
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/03 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.87
-1.3%
-6.63
IHSG
6538.51
-0.69%
-45.31
LQ45
938.93
-1.11%
-10.56
HSI
23766.69
-0.09%
-22.24
N225
28029.57
1%
+276.20
NYSE
0.00
-100%
-16133.89
Kurs
HKD/IDR 1,845
USD/IDR 14,395
Emas
819,409 / gram

1.292 Pengusaha Kecil Dapat Keringanan Utang dari Kemenkeu

ECONOMICS
Michelle Natalia
Jum'at, 22 Oktober 2021 17:29 WIB
Kemenkeu telah memberikan keringanan utang kepada 1.292 debitur kecil dan pelaku UMKM, senilai Rp 20,48 miliar.
1.292 Pengusaha Kecil Dapat Keringanan Utang dari Kemenkeu (FOTO: MNC Media)
1.292 Pengusaha Kecil Dapat Keringanan Utang dari Kemenkeu (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2021 untuk memberikan keringanan utang kepada para debitur kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Lukman Efendi menyampaikan, tercatat hingga Oktober 2021, DJKN telah memberikan keringanan utang kepada 1.292 debitur kecil dan pelaku UMKM, senilai Rp 20,48 miliar.

"Program keringanan utang tersebut berlangsung di sepanjang tahun 2021 sebagai respon pemerintah dalam meringankan beban para debitur kecil dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19," kata Lukman dalam video virtual, Jumat (22/10/2021).

Kata dia, Kriterianya adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil atau menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar; perorangan yang menerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta; dan perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar. 

“Keringanan utang itu kita bagi dua, pertama terhadap debitur yang mempunyai barang jaminan dan debitur yang tidak mempunyai barang jaminan. Tentu bentuk keringanan berbeda-beda,” katanya. 

Selain itu, apabila debitur dapat melakukan pelunasan pada bulan Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, debitur berhak mendapatkan tambahan keringanan sebesar 20% dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan. 

Lalu,  dalam bentuk pengurangan sisa utang pokok, debitur yang mengalami piutang macet akibat pandemi covid-19, dapat mengajukan keringanan dalam bentuk moratorium berupa penundaan penyitaan, penundaan lelang atau penundaan paksa badan sampai dengan status bencana nasional Covid-19 dicabut. Program keringanan utang ini akan berakhir di bulan Desember 2021. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD