AALI
8850
ABBA
224
ABDA
6025
ABMM
4380
ACES
650
ACST
196
ACST-R
0
ADES
7275
ADHI
765
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3860
AGAR
316
AGII
2500
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
105
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
144
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1600
AKRA
1305
AKSI
320
ALDO
695
ALKA
290
ALMI
390
ALTO
175
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.43
-0.46%
-2.48
IHSG
7127.50
-0.71%
-51.08
LQ45
1020.20
-0.53%
-5.44
HSI
17855.14
-0.44%
-78.13
N225
26548.61
0.44%
+117.06
NYSE
13580.39
-1.57%
-216.61
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
790,953 / gram

2.270 Izin Usaha Dicabut, Begini Penjelasan Menteri Bahlil

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 07 Januari 2022 16:26 WIB
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan 2.270 izin usaha sudah melalui kajian dan memiliki dasar yang kuat.
Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan 2.270 izin usaha sudah melalui kajian dan memiliki dasar yang kuat.
Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan 2.270 izin usaha sudah melalui kajian dan memiliki dasar yang kuat.

IDXChannel - Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan pencabutan 2.270 izin usaha sudah melalui kajian dan memiliki dasar yang kuat.

Menurutnya sumber daya alam yang ada di Indonesia harus digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh masyarakat di Indonesia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) dan (4).

"Sejalan hal tersebut kementerian BPKM telah menjalankan investasi yang berkeadilan dan bermanfaat untuk banyak orang, investasi tersebut harus mewujudkan keadilan yang komprehensif," ujar Bahlil dalam konferensi persnya, Jumat (7/1/2022).

Bahlil menjelaskan para perusahaan yang izinnya dicabut tersebut terbagi dalam beberapa kategori, misalnya IUP (Izin Usaha Pertambangan) sudah diberikan namun tidak melakukan eksekusi dilapangan.

Hal tersebut dikaatakan Bahlil sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, namun eksekusinya baru dilakukan saat ini.

"Pertama kita cabut izin kita dikasih tapi tidak menjalankan sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun," sambung Bahlil.

Selain itu Bahlil menuturkan ada pula perusahaan yang sudah mengantongi izin namun tidak memiliki rencana kerja. Ketiga ada juga perusahaan yang sudah memiliki izin namun tidak ada kejelasan dan eksekusi dilapangan.

Sedangkan untuk sektor Kehutanan, Bahlil mencontohkan pada pemberian HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan), namun tidak pernah memberikan laporannya.

"Kami menemukan di lapangan hanya memegang izin konsesi tetapi tidak membangun kebun, industri, tetapi areal tersebut hanya dipakai hanya orang sewa jalan," tutur Bahlil.

"Izinnya dikasih, digadaikan di Bank, uangnya diambil, kerjaannya tidak jalan," Sambungnya.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu untuk mencabut perizinan yang telah disia-siakan oleh para pelaku usaha. Sebab menurutnya kemakmuran rakyat harus menjadi yang utama.

"Sehingga ada beberapa saudara saya masyarakat seolah kita bisa dikendalikan, kita tidak bisa kita harus menegakan aturan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat," pungkas Bahlil.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD