AALI
9750
ABBA
286
ABDA
6250
ABMM
1350
ACES
1195
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
170
ADRO
2190
AGAR
362
AGII
1430
AGRO
1275
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
725
AKSI
745
ALDO
1315
ALKA
296
ALMI
288
ALTO
242
Market Watch
Last updated : 2022/01/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.20
-0.08%
-0.40
IHSG
6554.11
-0.21%
-14.06
LQ45
938.00
-0.14%
-1.34
HSI
24283.31
0.16%
+39.70
N225
27101.98
-0.11%
-29.36
NYSE
16340.32
-0.45%
-73.65
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,325
Emas
851,136 / gram

Bahlil: Awal 2022 Kita Kebut Penyelesaian UU Cipta Kerja

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Rabu, 01 Desember 2021 16:25 WIB
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terkait adanya putusan MK terkait Undang-Undang Cipta kerja.
Bahlil: Awal 2022 Kita Kebut Penyelesaian UU Cipta Kerja (FOTO: MNC Media)
Bahlil: Awal 2022 Kita Kebut Penyelesaian UU Cipta Kerja (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Awal tahun pemerintah akan mempercepat perbaikan undang-undang Omnibus Law tersebut.

Bahlil mengatakan, sebagai negara demokrasi, semua pihak harus menjunjung tinggi segala keputusan dari semua institusi negara, termasuk MK yang mempunyai kewenangan semacam itu. 

"Tetapi kita juga melihat jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi (putusan MK)-nya" kata Bahlil dalam video virtual, Rabu (1/12/2021)

Terkait hal tersebut, Bahlil mengaku bahwa kemarin pihaknya telah menggelar rapat dengan Presiden Jokowi, guna membahas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait putusan MK soal UU Cipta Kerja itu.

"Keputusan tersebut kan cuma persoalan dari persoalan hulunya aja, (persoal) formilnya aja. Dan dikasih waktu dua tahun InsyaAllah kami pemerintah akan menyelesaikan secepatnya," ujarnya.

Dalam rapat itu, lanjut Bahlil, Presiden Jokowi juga sudah memberikan sejumlah arahan, agar penyelesaiannya bisa cepat dilakukan supaya tidak mengganggu masalah investasi di Tanah Air.

"Ya mungkin di awal tahun depan sudah bisa kita kebut untuk bisa diselesaikan," tutup Bahlil. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD