AALI
8850
ABBA
236
ABDA
6025
ABMM
4330
ACES
630
ACST
196
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
765
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3880
AGAR
306
AGII
2360
AGRO
615
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
107
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
148
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1580
AKRA
1305
AKSI
320
ALDO
700
ALKA
290
ALMI
412
ALTO
172
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.28
-1.22%
-6.63
IHSG
7084.68
-1.31%
-93.90
LQ45
1012.97
-1.24%
-12.67
HSI
17835.35
-0.55%
-97.92
N225
26448.89
-2.6%
-704.94
NYSE
13796.99
-2.26%
-319.60
Kurs
HKD/IDR 1,914
USD/IDR 15,031
Emas
791,977 / gram

70 Persen Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Garut Tunggak Iuran

ECONOMICS
Fani Ferdiansyah
Rabu, 22 Juni 2022 23:03 WIB
Sekira 70 persen peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat dilaporkan menunggak iuran.
70 Persen Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Garut Tunggak Iuran. (Foto: MNC Media)
70 Persen Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Garut Tunggak Iuran. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sekira 70 persen peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat dilaporkan menunggak iuran. Dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan, jumlah peserta mandiri di Kabupaten Garut tercatat sebanyak 160 ribu jiwa.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Garut Rahmanto Fauzi pun mengimbau agar para peserta layanan kesehatan pemerintah itu untuk segera membayar iuran.

"Peserta mandiri itu yang iurannya bayar sendiri ada 160 ribu jiwa, hanya saja kendalanya 70 persen menunggak, jadi dalam kesempatan ini kami mohon kesadarannya untuk membayar iuran," Kata Rahmato Fauzi, di Ballroom Kassiti Fave Hotel Garut, Rabu (22/6/2022).

Ia pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan gotong-royong dengan membayar iuran BPJS Kesehatan secara tepat waktu. Di acara Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN tersebut, Rahmanto menyarankan para peserta BPJS bisa mencicil iuran bila tunggakan dirasa telah membengkak.

“Karena risiko sakit bisa dialami oleh semua orang, jadi khusus untuk masyarakat Garut ayo kita membayar iuran, jika sekiranya ada tunggakan yang besar juga bisa dilakukan program mencicil iuran, atau mungkin kalau memang tidak mampu bisa mengikuti dari iuran yang diberikan oleh bantuan pemerintah,” ujarnya.

Secara keseluruhan, BPJS mendata sebanyak 2,2 juta atau sekira 85 persen penduduk di Kabupaten Garut telah terdaftar dalam JKN. Dari jumlah sebanyak itu, para peserta BPJS terbagi menjadi beberapa kategori, seperti PNS, TNI dan Polri sekira 320 ribu jiwa, peserta mandiri 160 ribu jiwa, dan peserta dengan bantuan pemerintah sebanyak 1,4 juta jiwa.

Menurut Rahmanto, kepesertaan masyarakat Garut dalam BPJS sebesar 85 persen belum cukup. Berdasarkan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020, penduduk yang mempunyai JKN harus berada di angka 98 persen. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD