Widya Michella
IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan sebanyak 7.161 penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk BPNT/Kartu Sembako belum terima bantuan sosial (bansos) di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dari 7.161 ini terdiri dari 3.582 KKS pada bulan September dan 3.579 KKS bulan Oktober yang belum terdistribusi.
Hal ini ditemukan Mensos saat melakukan monitoring dan pemadanan data bansos pada Minggu,(21/11/2021). Atas data tersebut, Mensos meminta kepada stakeholder agar diberikan secara tunai pada hari Senin,(22/11/2021).
"Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear. Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi,"ucap Mensos demikian dikutip pada laman resmi Kemensos, Senin,(22/11/2021).
Mensos menyampaikan adanya keterlambatan penyaluran (BPNT)/Kartu Sembako itu dikarenakan menggunakan skema e-warong dalam pendistribusian nya. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar karena penyaluran menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.
"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT,"kata Mensos.
Lalu kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menegaskan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Dia menyatakan bahwa tidak ada lagi hambatan dalam penyaluran bantuan baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda.
"Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," tuturnya.
Hal tersebut juga ditemukan Mensos Risma di Kabupaten Jombang. Dimana terdapat 2.017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini pun menimbulkan pertanyaan karena berdasarkan informasi pendamping bahwa dari KPM yang meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris.
Pada Kabupaten Jombang juga Risma juga menyoroti adanya transaksi pencairan bantuan yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM.
Mantan Walikota Surabaya ini kembali mengingatkan para stakeholder agar dalam penyaluran bansos, baik pendamping maupun Himbara bekerja profesional dan akuntabel. Termasuk KKS harus dipegang KPM.
"Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat,"ujar dia.
Sementara itu, Mensos juga turut menghadiri acara penyaluran bantuan di Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk. Risma secara simbolis menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) bagi 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Dengan total bantuan senilai Rp28,117 miliar.
Tidak lupa, Mensos memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan tersebut.
(IND)
