IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan agenda prioritas pemerintahannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.
Delapan agenda prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, hingga akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan.
1. Ketahanan Pangan
"Pertama, kita wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita capai swasembada pangan terutama beras dan jagung, agar harga stabil, petani makmur, dan nelayan sejahtera," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).
Indonesia, kata Prabowo, harus berdaulat dalam urusan pangan. Caranya yaitu dengan mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, mendukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah.
Untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp53,3 triliun. Adapun subsidi pupuk pada 2026 dialokasikan sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.
"Bulog kita perkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini," kata dia.
Adapun Bulog akan menerima Rp22,7 triliun untuk melakukan tugasnya.
"Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional," kata Prabowo.
Produksi minyak akan ditingkatkan, harga energi akan dijaga, dan transisi menuju energi bersih akan dipercepat.
"Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi," kata dia.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia dengan 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat.
Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.
Secara keseluruhan, dukungan fiskal Pemerintah sebesar Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi di 2026.
3. Makan Bergizi Gratis
Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.
"MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM," kata dia.
Alokasi anggaran untuk MBG 2026 dialokasikan sebesar Rp335 triliun.
4. Pendidikan Bermutu
Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di 2026, terbesar sepanjang sejarah.
"Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa/mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.
Untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.
Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteran guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.
"Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik," kata dia.
LPDP juga didorong untuk menyediakan beasiswa lebih masif di berbagai universitas terbaik dunia. Pada 2026, LPDP ditargetkan dapat memberikan beasiswa sebanyak 4 ribu mahasiswa.
5. Kesehatan berkualitas yang adil dan merata
Anggaran kesehatan dipusatkan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi
kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek
Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun, Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan.
Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.
6. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.
Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah.
"Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa," kata dia,
7. Penguatan Pertahanan
Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah akan modernisasi alat utama sistem pertahanan, dan memperkuat komponen cadangan.
8. Percepatan Investasi dan Perdagangan global.
APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara, kita perkuat investasi produktif dan wujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar USD38 miliar akan dipercepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan, serta energi; antara lain hilirisasi batu bara, timah, dan ekosistem baterai.
Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, dan kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau.
Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.
(NIA DEVIYANA)