AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Ada E-Sertifikat, BPN Yakin Mafia Tanah Tak Bisa Berkutik

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Jum'at, 26 Februari 2021 21:36 WIB
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) mengeluarkan kebijakan sertifikat elektronik (e-Sertifikat).
Ada E-Sertifikat, BPN Yakin Mafia Tanah Tak Bisa Berkutik (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) mengeluarkan kebijakan sertifikat elektronik (e-Sertifikat). Hal ini diyakini akan membuat mafia tanah tidak bisa bermain untuk ‘menjarah’ sertifikat orang lain. 

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi Iing R. Sodikin mengatakan, dengan sertifkat elektronik semua sertifikat dan data pertanahan akan berbentuk elektronik. Adapun sertifkat elektronik sudah dijelaskan dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, namun untuk pemberlakuannya akan dilakukan secara bertahap.

“Di Permen Nomor 1 Tahun 2021 (tentang Sertipikat Elektronik), berbentuk digital, cuma akan dilakukan secara bertahap. Di daerah itu kan harus diverifikasi ulang data-datanya supaya betul-betul warkahnya itu teralih dan betul-betul tidak merugikan pemiliknya. Jadi kita memverifikasi dan warkah dalam digital itu yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam keteranganya, Jumat (26/2/2021).

Iing R. Sodikin menegaskan, sertifikat elektronik dilengkapi dengan keamanan yang sangat baik. Sebab, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan instansi terkait, salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), guna mencegah pemalsuan data kependudukan. 

“Dalam kependudukan memang suatu saat terintegrasi semua baik itu NIK, maupun NIB. Kalau di pertanahan itu namanya Nomor Identifikasi Bidang, ke depan sebetulnya itu satu IT agar pajak tercover semuanya di identitasnya. Jadi sedang membangun sebetulnya,” ucapnya.

Untuk menutup celah penipuan oleh mafia tanah, sertifkat elektronik juga akan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, dan kode unik. Dirinya pun memastikan, Kementerian ATR/BPN tidak akan merugikan masyarakat, dan tidak akan ada pula melakukan penarikan sertifikat yang lama.

“Jadi mungkin cara penanganannya adalah dengan digital signature juga hashcode code unik. Jadi artinya kita betul-betul safety ya, dalam arti untuk ke depan tidak mungkin merugikan masyarakat, juga tetap tidak serta merta langsung ditarik, sertipikat yang dipegang masyarakat itu menjadi digital,” jelas Iing R. Sodikin.

Nantinya lanjut Iing, Kementerian ATR/BPN melakukan verifikasi dengan teliti agar semua data pertanahan valid dan bisa diidentifikasi. Oleh karene itu, dalam pemberlakuanya akan dilakukan bertahap.

“Jadi dilakukan bertahap, mungkin program sertipikat tanah didahulukan untuk aset-aset tanah pemerintah, yang kedua daerahnya yang betul-betul sudah diverifikasi, tidak ada lagi persil , baik persil yang tidak bisa diidentifikasi, tidak ada overlap jadi disebut daerah lengkap,” ucapnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD