Anggie Ariesta
Terakhir, regulasi PP Nomor 20 Tahun 2026 ini disorot sebagai penyeimbang komitmen antara penguatan UMKM dan perwujudan sistem perpajakan nasional yang sehat.
Guna memastikan implementasi di lapangan berjalan mulus, DJP berjanji akan mengawal penuh masa transisi ini lewat serangkaian agenda edukasi terstruktur serta pendampingan yang intensif agar para pelaku usaha dapat beradaptasi secara optimal tanpa guncangan bisnis.
Melalui penataan ulang instrumen fiskal ini, DJP menyatakan bahwa spirit yang diusung oleh kementerian bukan sekadar instrumen penegakan hukum atau penarikan kas semata.
Kebijakan ini menempatkan institusi perpajakan sebagai mitra strategis yang berjalan beriringan dengan para pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
"Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM kita bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi," tutup Bimo.
