Nia Deviyana
IDXChannel – Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Edy Supriyanto, mengatakan peresmian pembangunan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali menjadi langkah maju dalam upaya pemerintah mempercepat penanganan sampah berkelanjutan di Indonesia.
Proyek ini diharapkan mampu mengurangi timbunan sampah yang terus meningkat sekaligus menghadirkan nilai tambah melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.
Berlandaskan Perpres 109/2025, fasilitas PSEL Bali telah masuk ke tahap implementasi dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, bersama dua lokasi proyek PSEL tahap pertama lainnya yaitu Bekasi Kota dan Bogor Raya. Berlokasi di Pedungan, Denpasar Selatan, fasilitas ini dirancang untuk mengolah 1.500 ton sampah per hari.
Indonesia melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menargetkan fasilitas PSEL ini mulai beroperasi pada semester pertama 2028.
“Persoalan sampah di Indonesia memang sudah menjadi tantangan besar dan membutuhkan berbagai solusi. Kehadiran WtE menjadi salah satu langkah yang dapat membantu mengurangi timbunan sampah serta menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2026).
Edy menyebut keberhasilan proyek WtE akan sangat bergantung pada sistem pengelolaan sampah yang berjalan sebelum sampah masuk ke fasilitas pengolahan. Menurutnya, proses pemilahan sampah harus dilakukan secara optimal agar material yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan terlebih dahulu melalui industri daur ulang. Sementara residu yang tersisa dapat diolah menjadi energi.
Hal ini sejalan dengan posisi PSEL yang bukan merupakan solusi tunggal, tetapi menjadi bagian dalam rantai pengelolaan sampah nasional. Proses ini dimulai dari pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, daur ulang (bank sampah, kompos, maggot), kemudian residu yang benar-benar tak terolah masuk ke tahap pengolahan energi (RDF/PSEL), dengan sisa akhir yang benar-benar tak terolah kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Edy menilai kehadiran proyek WtE juga harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pengelolaan sampah yang lebih luas. Ia merasa pelaku usaha daur ulang perlu dilibatkan agar tercipta sinergi antara pengolahan sampah menjadi energi dan pengembangan ekonomi sirkular yang selama ini telah berjalan di berbagai daerah.
Tata Kelola Harus Jadi Perhatian Serius
Lebih lanjut, Edy menekankan tata kelola harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek WtE di Bali. Menurutnya, Danantara bersama operator perlu memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah yang telah ada.
Edy menilai tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup koordinasi antar pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha daur ulang, masyarakat, hingga kelompok pemulung yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah nasional.
“Kalau saya melihat, proyek WtE ini juga harus melibatkan sektor-sektor pelaku yang sudah ada. Harapannya bisa bersinergi dengan pelaku yang selama ini sudah bergerak di bidang pengelolaan sampah sehingga mereka tidak tersingkirkan. Keterlibatan para pihak terkait ini menjadi upaya memastikan tata kelola berjalan,” katanya.
Edy menambahkan, pelibatan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi faktor penting untuk memastikan proyek WtE di Bali dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang merata. Kelompok pemulung, misalnya, dapat diberdayakan dalam proses pemilahan sampah sebelum memasuki fasilitas pengolahan sehingga transformasi pengelolaan sampah tidak menghilangkan sumber penghidupan yang telah ada.
Denera menargetkan pembukaan hingga 1.200 lapangan kerja hijau untuk proyek PSEL Bali dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Penyerapan ini mencakup sekitar 500-1.000 pekerja pada masa konstruksi dan 200 pekerja saat fasilitas PSEL beroperasi.
(NIA DEVIYANA)
